Syarat & Ketentuan Penggunaan Layanan Portal BAPAS Kelas I Medan
Selamat datang di Portal Digital Resmi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Medan. Ketentuan ini mengatur seluruh hak, kewajiban, tata tertib, dan sanksi bagi Klien Pemasyarakatan serta pengguna portal dalam mengakses fitur Wajib Lapor Online maupun permohonan informasi publik.
Kepatuhan Hukum:
Dengan menggunakan sistem ini, Anda menyatakan setuju dan tunduk pada seluruh ketentuan yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
1. Kriteria dan Hak Akses Pengguna
- Klien Pemasyarakatan: Merupakan warga binaan yang sedang menjalani masa integrasi (Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, atau Asimilasi) di wilayah kerja BAPAS Kelas I Medan dan telah didaftarkan dalam sistem.
- Kerahasiaan Akun: Setiap Klien bertanggung jawab penuh atas keamanan kredensial akun wajib lapor (Nomor Register/Kata Sandi). Tidak diperbolehkan memberikan akses akun kepada orang lain tanpa persetujuan Pembimbing Kemasyarakatan.
2. Tata Tertib Pelaksanaan Wajib Lapor Online
Dalam melaksanakan wajib lapor rutin daring, Klien wajib memenuhi parameter validitas:
- Jadwal Pelaporan: Wajib lapor dilaksanakan sesuai frekuensi berkala yang telah disepakati bersama Pembimbing Kemasyarakatan (PK).
- Swafoto Wajah Asli (Real-Time): Swafoto harus memperlihatkan wajah Klien secara jelas, berpakaian rapi dan sopan, serta diambil secara langsung tanpa menggunakan foto cetak atau dokumen arsip lama.
- Keaslian Geolokasi GPS: Perangkat wajib mengaktifkan izin GPS akurat. Dilarang keras menggunakan aplikasi pemalsu lokasi (Fake GPS / Mock Location).
- Pembaruan Data Domisili & Usaha: Klien wajib mengisi perubahan nomor kontak aktif, tempat tinggal, atau tempat kerja secara jujur dan transparan.
3. Larangan dan Sanksi Pelanggaran
Tindakan berikut merupakan pelanggaran berat terhadap tata tertib bimbingan:
- Melakukan pemalsuan data kehadiran presensi atau meminta orang lain mewakili proses swafoto (joki lapor).
- Menggunakan teknologi modifikasi data geolokasi (Fake GPS) untuk menyembunyikan lokasi keberadaan sebenarnya.
- Mangkir dari kewajiban lapor berkala tanpa surat keterangan izin resmi atau surat sakit yang sah dari dokter.
Konsekuensi Administratif: Pelanggaran tata tertib dapat berakibat pada pemberian Surat Peringatan (SP 1, SP 2, SP 3), panggilan fisik ke kantor BAPAS Medan, hingga rekomendasi pencabutan Surat Keputusan (SK) Pembebasan Bersyarat / Cuti Bersyarat kepada Ditjen Pemasyarakatan untuk dikembalikan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).
4. Kepemilikan Intelektual dan Hak Cipta
Seluruh rancangan antarmuka, logo instansi, kode program, basis data, dan konten publikasi pada portal ini merupakan hak cipta resmi milik Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan - All Rights Reserved. Dilarang menduplikasi, memodifikasi, atau mendistribusikan ulang materi tanpa izin tertulis dari pihak berwenang.
5. Konsultasi dan Layanan Bantuan
Bagi Klien yang mengalami kendala teknis atau memerlukan konsultasi bimbingan dapat menghubungi:
Jl. Lembaga Pemasyarakatan, Tanjung Gusta, Medan Helvetia, Kota Medan 20125
Layanan Telepon: (061) 4516516 | Surel: bapasmedan@kemenkumham.go.id
Jam Layanan Konsultasi: Hari Kerja, 08:00 – 16:00 WIB